Polres Wonosobo Kawal Bantuan Pertanian, Dorong Produktivitas Bawang Putih di Desa Serang

WONOSOBO – Polri bersama Kementerian Pertanian yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Nasional terus memperkuat sinergi untuk mendukung program swasembada bawang putih nasional. Di Kabupaten Wonosobo, sinergi tersebut diwujudkan melalui pendampingan dan pengawasan penyaluran bantuan pertanian kepada kelompok tani bawang putih di Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja, S.I.K., M.H., Plh. Wakapolres Wonosobo Kompol Nuryawan Eko Ramdani, S.Pd., M.Tr.Ap., jajaran PJU Polres Wonosobo, Forkopimca Kejajar, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonosobo Ir. Dwiyama Satyani Budyayu, M.Si., PPL Kecamatan Kejajar, Kepala Gudang Bulog Sawangan Wonosobo, serta para ketua kelompok tani bawang putih.

Dalam kegiatan tersebut, Polri memastikan bantuan yang diberikan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tersalurkan dan diterima langsung oleh kelompok tani. Bantuan berupa bibit bawang putih, pupuk, serta mulsa tersebut diharapkan dapat menunjang produktivitas dan keberhasilan budidaya bawang putih di wilayah Kecamatan Kejajar.

Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pertanian dari tingkat petani. Polri melalui Satgas Ketahanan Pangan tidak hanya melakukan pendampingan, tetapi juga pengawasan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian.

Kapolres Wonosobo AKBP Ricky Pripurna Atmaja bersama jajaran kemudian mengikuti penanaman bawang putih secara simbolis di lahan pertanian Desa Serang. Kegiatan tersebut juga terhubung melalui Zoom Meeting dengan kegiatan penanaman dan panen bawang putih serentak yang dilaksanakan secara nasional.

Dalam arahannya, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa Polri hadir sebagai stabilisator, fasilitator, dan penghubung dalam memperkuat koordinasi antara Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, kelompok tani, dan pemangku kepentingan lainnya.